Dimensi Variabel Indikator
Penyelenggara Pilkada (KPUD)(1) Profesionalitas penyelenggara (2)Profesionalitas Bawaslu atau Panwas(3) Profesionalitas pengamanan(1) KPU memihak paslon (2) Kemudian anggaran tidak cukup (3) anggota KPUD pernah mendapatkan sanksi dan lain-lain(1) Anggota Bawaslu atau panwas memihak paslon (2) Anggaran tidak cukup (3) Kurangnya dukungan protokol kesehatan dan lain-lain(1) Tidak membuat rencana pengamanan (2) Tidak membuat pengamanan kontijensi (3) Rencana pengamanan tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan lain-lain
Peserta Pilkada Serentak(1) Potensi konflik calon(2) Dukungan ASN(3) Dukungan partai politik(4) Politik uang atau sarana prasarana(5) Politik identitas Sikap fanatik dari kader parpol simpatisan dan ormas (1) ASN terlibat pengajuan paslon (2) Sanksi Bawaslu pada ketidaknetralan ASN (1) Konflik antar partai pendukung (2) Konflik internal parpol (3) Pelanggaran parpol misalnya mencuri start (4) Partai pendukung membagi-bagikan uang sembako atau bansos, Paslon partai pendukung untuk masyarakat menggunakan isu SARA dan isu anti komunis
Partisipasi Masyarakat(1) Partisipasi masyarakat(2) Pengaruh paslon (1) Masyarakat takut ikut Pilkada karena Covid-19 (2) partisipasi masyarakat rendah (3) Masyarakat cenderung golput(1) Mobilisasi masyarakat oleh partai pendukung yang menimbulkan konflik (2) Paslon memprovokasi masyarakat untuk anarkis (3) Paslon memanfaatkan konflik untuk memperoleh suara dan lain-lain
Gangguan Kamtibmas (1) Sejarah konflik(2) Kondisi geografis(3)Media(4) Karakteristik masyarakat(1) Konflik antar pendukung pada Pilkada sebelumnya (2)Sejarah konflik antar paslon dan lain-lain(1) Wilayah sulit dijangkau misalnya pegunungan atau pulau atau daerah terpencil(2)Konflik batas wilayah dan lain-lain(1)Hoaks atau kampanye negatif atau ujaran kebencian (2)Tidak netral dan lain-lain(1)Masyarakat mudah terprovokasi (2)Kesadaran politik rendah (3)Masyarakat hanya patuh pada hukum agar dan lain-lain
Ambang Gangguan(1)Potensi kriminalitas(2) Administrasi kependudukan(3)Gangguan Kamtibmas(1)Wilayah kategori rawan kriminal (2) Kesenjangan ekonomi menonjol (3) Banyak PHK akibat Covid-19 (4) Pengangguran tinggi dan lain-lain (1) Penyelesaian e-KTP banyak tertunda(2) Masyarakat/penduduk belum memiliki e-KTP (3) Wilayah tidak diakui sebagai bagian administrasi kota atau kabupaten dan lain-lai(1) Timbul konflik sosial yang berimplikasi konvergensi (2) Adanya kejahatan baik itu implikasi separatis (3) Muncul kejahatan sosial residivis dampak Covid-19 dan lain-lain