Catatan: (1) Sejak Tahun 2015, Anggaran Kepolisian Di APBN Selalu Di Atas Rp 60 Triliun (2) (2) Besarnya Penganggaran Seiring Terbitnya TAP MPR Nomor VI/2000 Serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Menegaskan Kemandirian Polri Di Bawah Presiden Langsung, Bukan Lagi Di Bawah Kementerian Pertananan RI (3) Tahun 2002, Di Era Presiden Megawati, Terbit UU No, 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Dan Berdasarkan UU Itu Pengangkatan Kapolri Harus Disetujui DPRD Serta Pembentukkan Komisi Kepolisian Membantu Presiden Membuat Kebijakan Dan Memilih Kapolri .